Nduga,Papualink.id – Untuk pertama kali setalah dilantik oleh Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan pada 16 November 2023 lalu serta untuk mengetahui secara langsung kabupaten kabupaten di wilayahnya maka pada Jumat (26/01/24) kemarin Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama Ketua TP PKK, Ibu Herwin Wanggai, bersama para pimpinan dinas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkunjung ke Kenyam Kabupaten Nduga.
Saat bertemu Warga Nduga Pj Gubernu Velix Wanggai langsung Mendengar secara langsung ada 6 aspirasi yang disampaikan warga Nduga.
Aspirasi tersebut yang disampaikan oleh Ovni Wasareak selaku perwakilan Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Nduga.
Salah satu aspirasi yang disampaikan tersebut adalah terkait sistem pemerintahan di Nduga yang tidak berjalan. Menurut Ovni, sistem pelayanan di Nduga sama sekali tidak menjalan tugas dan fungsinya.
“Pertama, sistem Pemerintahan Kabupaten Nduga telah terjadi vakum dan mandeg,” kata Ovni Wasareak.
Akibat tidak jalannya sistem pemerintahan ini maka berdampak pada pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian, tingginya angka inflasi hingga stunting di Nduga.
“Pelayanan publik lumpuh total seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, di samping inflasi tertinggi, stunting semakin tinggi pula. Kemudian warga tanpa minum obat juga semakin tinggi di Kabupaten Nduga,” ujarnya.
Kemudian, Ovni mengatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga bertugas tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati, Gubernur, maupun Mendagri. Lebih parahnya lagi, hal ini telah berjalan selama satu tahun.
“Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga dijalankan tanpa SK Bupati atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagai landasan pelaksaan pemerintahan hingga satu tahun menjelang,” ungkapnya.
Lalu, Ovni mengungkap, warga di Kabupaten Nduga tidak pernah merasakan air bersih atau listrik sejak dibentuk pada 21 Juni 2008 lalu. Bahkan, warga tidak mendapatkan perumahan yang layak huni untuk ditinggali.
“Sejak Kabupaten Nduga diresmikan pada 21 Juni 2008 hingga 26 Januari 2024 kurang lebih 16 tahun masyarakat Nduga belum menikmati air bersih, energi listrik, dan perumahan layak huni,” imbuhnya.
Berikutnya, dia menganalogikan, warga Nduga seperti anak ayam yang kehilangan induk. Hal itu karena Bupati dan anggota DPRD Nduga tidak pernah berada di tempat.
“Lima, masyarakat Kabupaten Nduga merasa bagai anak ayam kehilangan induk karenanya Bupati dan DPR selalu ada di tempat lain selain tempat tugas,” keluhnya.
Terakhir, Ovni menambahkan, ada sekitar 54 ribu warga dari 11 distrik di Nduga yang saat ini sedang mengungsi karena keberadaan aparat. Karena itu, dia mendesak agar pemerintah menarik pasukan dari 11 distrik tersebut.
“Karena itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar segera menarik pasukan yang masih ada di distrik-distrik,” pungkasnya.(Redaksi)
