Sentani,PapuaLink.Id – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang hingga kini menjadi polemik, para tokoh gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura itu menolak keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura dari luar Orang Asli Papua (OAP).
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PGGJ Kabupaten Jayapura Pendeta Naftali Modouw didampingi beberapa tokoh gereja dan pemuda saat memberikan keterangan pers, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 17 Desember 2022.
Ketua PGGJ Kabupaten Jayapura Pdt. Naftali Modouw menegaskan hal yang sama juga sudah pernah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura yang telah merekomendasikan nama seorang pejabat untuk duduk sebagai Penjabat Bupati Jayapura. Tentunya, apa yang sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jayapura itu merupakan perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Kami menyadari bahwa hal itu hak dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri. Tetapi, ada juga aspirasi dari masyarakat yang mendorong putra-putri terbaik dari Jayapura ini,” ujar Naftali Modouw.
“Apa yang sudah pernah di sampaikan oleh DPR, itu kami menyetujuinya. Karena DPR itu juga suara rakyat,” ungkapnya menambahkan.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat agar perlu mempertimbangkan dan melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Dirinya kembali menegaskan keputusan Mendagri yang tidak mengangkat putra-putri asli Kabupaten Jayapura untuk dijadikan Penjabat Bupati itu merupakan satu hal yang dapat memicu konflik yang mengancam terhadap terganggunya situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.
“Saat ini masyarakat banyak kecewa dengan berbagai persoalan, jangan sampai dengan masalah ini lagi kita sudah memberikan ruang untuk mengacaukan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Lanjut Naftali mengatakan, orang Papua adalah bagian dari sejarah penting Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di banyak bidang orang Papua sudah banyak mengukir prestasi, juga termasuk di bidang pemerintahan. Lalu, kapan mereka mempersembahkan yang terbaik untuk negara ini, kalau mereka masih dianggap belum mampu dengan label yang negatif.
“Ada statemen yaitu, negara Indonesia yang membawa Papua kedalam pangkuan ibu pertiwi, jadi mau dipangku terus menerus seperti anak kecil, kan tidak pernah jadi dewasa, itu tidak bisa. Sekarang dia sudah dewasa dan dia mau membuktikan, bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk ibu pertiwi,” cetus Naftali Modouw. (Irf)
